Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama dengan Kementerian Komunikasi
dan Informatika menggelar Dialog Nasional Inovasi TIK 2015 dengan mengangkat
tema Meraih e-Nawacita dengan Pelayanan Publik Elektronik yang Inovatif dan
Bermutu untuk Pemerintah dan Demokrasi, di Auditorium BPPT, Jakarta, (8/9)
Kegiatan Dialog Nasional
serta Pameran tentang Sistem Pelayanan elektronik yang akurat,
bermutu dan inovatif diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi dan berbagi
informasi mengenai status kondisi pengembangan dan pemanfaatan TIK dalam menunjang
pelayanan publik di Indonesia. Disamping itu kegiatan ini di harapkan juga
dapat mendorong sinergi nasional dan inovasi industri sesuai Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Indonesia dalam rangka kedaulatan dan kemandirian
bangsa Indonesia.
Adapun tujuan dari Dialog Nasional
serta Pameran tentang "Sistem Pelayanan Elektronik yang Akurat,
Bermutu dan Inovatif " antara lain :
·
Sebagai sarana pertukaran informasi bagi
pengambil kebijakan, pemantau, masyarakat maupun pelaku industrterkait pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pelayanan
publik di Indonesia;
·
Meningkatkan inovasi produk
industri dan layanan nasional di bidang pelayanan publik di
Indonesia;
·
Sebagai sarana untuk memamerkan
teknologi yang berhubungan dengan pelayanan publik, khususnya teknologi
terkait produk nasional pembaca smartcard/KTP elektonik, e-Pemerintahan
serta Pemilu elektronik.
Materi Dialog Nasional akan mencakup beberapa
aspek pembahasan berikut :
1. Strategi dan kebijakan terkait
pelayanan publik elektronik.
Membahas hal-hal terkait dasar hukum/peraturan
perundang-undangan prioritas dalam RPJMN 2015-2109 yang mendukung pelayanan
publik pada sistem pemerintahan dan demokrasi, serta implementasi Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah nomer
14 tahun 2015 yang sudah mendukung sistem invensi dan inovasi industri
nasional, kondisi infrastruktur dan teknologi, issue keamanan informasi,
tren teknologi cloud computing dan kebijakan moratorium Data Center,
bagaimana implementasi sistem Standardisasi dan Penilaian kesesuaian di
Indonesia sehingga bisa menjadi barrier perdagangan di Indonesia, serta sistem
perdagangan yang seharusnya mendukung kemandirian dan kedaulatan Indonesia.
2. Inovasi dan implementasi pelayanan
publik elektronik yang akurat dan bermutu.
Membahas berbagai contoh inovasi dan
implementasi TIK seperti Pemilu elektronik (e-Voting/e-Rekapitulasi), KTP
elektronik dan pemanfaatannya di berbagai sector pembangunan seperti di sektor
atau institusi keuangan (misalnya perpajakan, perbankan), sektor keamanan
(misalnya kepolisian), bidang sosial serta kesejahteraan masyarakat (misalnya
BPJS, pendidikan dan sebagainya), serta adanya STANDARISASI dan PENILAIAN
KESESUAIAN yang adalah salah satu alat untuk meningkatkan mutu layanan.
3. Kesiapan teknologi terkait KTP
elektronik
Membahas beberapa produk industri nasional
perangkat pembaca KTP elektronik, manajemen keamanan industri yang memproduksi
pembaca KTP-el sampai dengan pemanfaatan data KTP elektronik di berbagai
institusi/lembaga sehingga mendukung pembangunan industri Nasional.
4. Implementasi e-Pemerintahan/e-pemilu
di berbagai daerah Indonesia
Membahas praktik baik implementasi
e-Pemerintahan dan e-Pilkades yang telah dilakukan serta peluang perbaikannya
untuk dapat diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk upaya
advokasi dan difusi serta implementasi pemilu secara elektronik di Indonesia
melalui pengalaman penyelenggaraan pemilihan kepala desa di lebih dari 200 desa
dan pilkades serentak elektronik yang baru usai dilaksanakan di Kabupaten Empat
Lawang bulan Mei 2015.
5. Kesiapan Industri Nasional dalam
mendukung penyediaan produk dan sistem pelayanan publik khususnya dalam
bidang :
- Teknologi terkait kartu pintar atau KTP elektronik, diantaranya layanan, aplikasi dan perangkat pendukungnya.
- Teknologi terkait e-Pemerintahan, diantaranya infrastruktur, perangkat sampai dengan aplikasi serta layanan nya;
- Teknologi terkait sistem pemilu elektronik, termasuk infrastruktur, perangkat sampai dengan aplikasi pemilu (e-Voting, e-Counting/e-Rekapitulasi dan sebagainya).
